Panangian mengatakan, bagi pengembang properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sinyal penurunan suku bunga saja tidak cukup bagi mereka menggerakkan kegairahan pasar RSH dan rusunami. Pasalnya, pasar properti untuk golongan bawah sangat memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah berupa dorongan untuk memacu pembangunan RSH dan rusunami, sekaligus pengawasan terhadap penyaluran subsidinya.
"Semua harus diintervensi pemerintah, mulai membangun, menyalurkan dan mengawasinya. Kita tidak mau terjadi lagi seperti Kalibata City. Rusunami kok bisa ada lahan parkir mobilnya, itu saja sudah salah urus," kata Panangian kepada Kompas.com,Jumat (19/9/2014) lalu.
Salah satu contoh patut diamati adalah banyak rusun mudah berpijndah tangan kepada mereka yang bukan "haknya" untuk menghuni.
Panangian mengaku khawatir, bila pemerintah tak mampu mencari solusi atau terobosan untuk menyediakan rusunami bagi kalangan bawah, bukan tidak mungkin ketegangan dan kecemburuan sosial sewaktu-waktu berubah wujud menjadi kerusuhan sosial seperti yang pernah terjadi pada 1998 silam.
"Pendorong utama orang berduit membeli unit-unit properti itu adalah momentum berinvestasi untuk memetik keuntungan. Itu sebabnya, mengapa produk-produk yang ditawarkan para pengembang belakangan ini, seperti apartemen, town house, rumah dan ruko selalu ludes terjual," kata Panangian kepada Kompas.com, pekan lalu.
"Kenapa itu bisa terjadi, karena pengembang sadar betul, bahwa calon pembeli yang sekarang ada di pasar bukanlah mereka yang benar-benar membutuhkan rumah atau apartemen untuk langsung dihuni atau end-user. Tapi, sebagian besar pembeli properti itu adalah para pedagang, investor pemilik uang nganggur, dan pejabat-pejabat yang punya tujuan investasi dan menyimpan hasil korupsinya," tambahnya.
posted by,
bit.ly/12oy4L
